Masih Subari mengaku entah apa yang menjadi alasan pihak BKPSDM tidak memasukkan tenaga honorer dilingkungan Inhil sementara dari belum lama ini melakukan RDP dengan komisi I.
" DPRD dan BKPSDM Inhil hadir dimana kami semua nanyakan bahwa apakah ada diusulkab dalam setiap pertemuan dengan Menpan RB, jawab beliau ada dan susah dilaporkan namun kebijakan tergantung pusat, okelah kami terima tapi sampai tidak realisasi sama sekali, malah laporan pendataan tenaga honorer nihil kan lucu" ujar Bari panggilan akrabnya
Sambung Bari mengatakan tahun 2017 lalu di RDP diakui bahwa adanya tenaga honorer dilngkungan Oemkab Inhil bahkan ditahun 2018 pihaknya di undang ke rumah kediaman bupati dalam rangka hari PGRI disitu pihaknya juga menyerahkan data tenaga honorer yang di terima langsung Bupati dari BKPSDM.
" Pada saat itu Pak Bupati meminta kami bersabar dan mesupport tenaga honorer dalam melaksanakn tugasnya dengan harapan dikemudian hari ada kabar baik tenaga honorer" ucapnya
" Hari ini kami melihat berita disalah satu media bahwa tenaga honorer dilingkup inhil dianggap nihil, jadi disuport waktu itu apa namanya ? Kertas kosong? Atau sekedar data bodong ? Maka kami mempertanyakan kenapa bisa data Honorer Inhil nihil selama ini pihak BKPSDM sebagai perpanjangan tangan pemkab, apakah tutup mata atas rekrut tenaga honorer diOPD dan data yang kami terima melalui bkpsdm itu sudah keluarnya uu asn no.5 tahun 2014, kami terima tahun 2017 " sebutnya lagi.
.jpeg)
